Dolog Ruteng Akui Kurang Isi Kemasan

RUTENG, POS KUPANG.Com-- Dolog Ruteng mengakui ada kekurangan isi dalam setiap kemasan jatah beras raskin yang dibagikan kepada warga Dusun Beo Rahong, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Kekurangan isi dalam setiap kemasan sekitar 0,5 kg. Kepala Divre Dolog Ruteng, Drs. Tikno Adhi, melalui Kepala Pengawasan, Hasnadaya Mansuetus, menyampaikan hal itu saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/11/2009). Dia ditemui terkait hasil uji petik kemasan raskin di wilayah Beo Rahong yang dipersoalkan masyarakat.

Menurut Mansuetus, hasil timbang kemasan ditemukan adanya kekurangan jatah raskin sekitar 0,5 kg dalam setiap kemasan. Kekurangan tersebut bukan unsur kesengajaan, tapi patut diduga adanya penurunan kadar air dalam setiap kemasan. Sebab sejak raskin diadakan hingga pendropingan hampir lima sampai enam bulan parkir dalam gudang.

Dia menyebutkan, ada 426 karung yang ditimbang ulang dengan kekurangan 270 kg. Kekurangan tersebut akan segera diganti. "Kita timbang dengan alat yang direkomendasikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kekurangan jatah raskin akan segera kita ganti," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Sabtu (21/11/2009), beberapa warga Purek, Dusun Beo Rahong, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai protes jatah raskin yang mereka terima. Pasalnya, dari total jatah 50 kg mereka hanya mendapat jatah 12,5 kg sampai 13 kg/karung dari jatah yang harus mereka terima. Mereka minta Pemkab Manggarai segera mengatasinya sehingga masyarakat bisa terbantu.

Damianus Ambur, Bernardus Tagu, Rofinus Sagu, Nikolaus Jemadu, Theodorus Jeparut, Nikolaus Naku dan beberapa warga kepada Pos Kupang di Ruteng, Jumat (20/11/2009), menjelaskan, harga per kg raskin Rp 1.800,00 sehingga jatah bagi 74 KK dibagi seberat 50 kg dengan dana Rp 90.000,00. Dana tersebut sudah diserahkan warga secara utuh. Namun saat pendropingan raskin beberapa warga curiga volume beras dalam karung kurang.

Untuk menguji jatah beras, beberapa warga menimbang ulang. Hasil timbang beras yang didroping tidak sesuai jatah. Beras yang ada dalam karung sekitar 12,5 kg sampai 13 kg. Karena itu warga sepakat mendatangi pemerintah daerah mempersoalkan hal itu sekaligus minta menggenapi jatah raskin hak masyarakat. (lyn)

Pasar Baru Labuan Bajo Terbakar

LABUAN BAJO, POS KUPANG.Com -- Pasar Baru di Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggari Barat (Mabar), terbakar pada hari Selasa (24/11/2009) sekitar pukul 03.30 Wita. Sebanyak 43 los di Blok D dan E pasar tersebut, ludes terbakar. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 1 miliar.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun sebagian besar barang-barang jualan dan alat -alat rumah tangga pemilik los/kios ludes terbakar.

Disaksikan Pos Kupang, warga panik dan berlarian keluar dari dalam rumah begitu melihat asap dan nyala api membubung tinggi di pasar itu. Barang- barang dagangan serta parabot rumah diangkut ke jalan umum. Tangisan pun mewarnai peristiwa tersebut. Sejumlah polisi bersama warga kesulitan memadamkan kobaran api akibat tidak ada air di dekat lokasi. Nyala api terus membesar dan merambat cepat sampai menghanguskan 43 los pasar.

Api dengan cepat menjalar karena saat kejadian angin bertiup cukup kencang. Bangunan los pasar yang terbuat dari kayu dilalap habis oleh si jago merah.

Beruntung drum-drum berisi minyak tanah langsung dijauhkan dari lokasi kebakaran.

Karena ketiadaan air, warga hanya bisa menyaksikan kebakaran itu sambil tetap berusaha menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan.

Dua mobil tangki air baru tiba di lokasi kebkaran saat api sudah meludeskan bangunan los-los pasar itu.

Hamadi, saksi mata, mengatakan pertama kali melihat asap mengepul di kios milik Abdul Adul. Saat itu, dia bersama beberapa warga langsung menuju kios tersebut, namun tidak ada orang di dalam. Saat pintu kios dibuka paksa, nyala api langsung menjalar keluar membuat mereka lari.

Bersama warga yang lain Hamadi berusaha memadamkan api namun usaha mereka sia-sia. Api dengan cepat merambat ke los-los pasar.

"Kami sudah berusaha memadamkan api tetapi tidak ada air sehingga api dengan cepat merambat," tuturnya.

Menurutnya, api dengan mudah menjalar dan membesar karena barang-barang jualan di dalam los-los pasar itu, termasuk bahan bangunan, mudah terbakar.

Pemerintah setempat masih mendata kerugian yang diderita para korban kebakaran. (cc)

Gempa Guncang Sikka, 16 Warga tewas

MAUMERE, POS KUPANG.Com --Gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter (SR), Sabtu (21/11/2009) pukul 09.45 Wita mengguncang Kabupaten Sikka.

Gempa terjadi karena patahan aktif di bagian utara Pulau Flores yang menimbulkan tsunami di pesisir Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Akibatnya, 16 orang warga tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Saat terjadi gempa, air laut di pesisir pantai surut. Hal ini tidak membuat warga mendekat ke pantai untuk menyaksikan surutnya air laut. Warga memarikan diri ke bukit dan atau dataran tinggi, seperti di belakang Gedung SMA Negeri 1 Talibura.

Meski tsunami, tapi tidak banyak korban jiwa. Ini karena adanya kesadaran dan kerja sama masyarakat sekitar pantai untuk saling menolong menyelamatkan sesama saudara dan anak-anak.

Beberapa pemuda Nangahale yang berjuang menyelamatkan sesama warga sempat tertimpa bahan bangunan dan pepohonan yang roboh. Akibatnya, mereka mengalami luka-luka, dan mendapat pertolongan medis. Sementara sebagian besar harta benda milik warga hanyut disapu gelombang tsunami akibat gempa bumi Gempa tektonik dengan kedalaman 20 km pada patahan aktif sebelah utara Pulau Flores ini.

Pantauan Pos Kupang, Sabtu (21/11/2009), ratusan warga Nangahale yang mengalami luka-luka dirawat tim medis di lokasi belakang SMAN 1 Talibura. Di lokasi ini dibangun tiga buah tenda yang terdiri dari dua tenda untuk tim kesehatan, dan satu tenda untuk tempat daur umum (makanan). Pada tenda kesehatan, terlihat petugas medis dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sikka cekatan memberikan pertolongan kepada ratusan anak yang mengalami luka-luka dalam musibah ini akibat tertindih bahan bangunan rumah maupun dahan pohon.

Demikian simulasi gempa dan tsunami yang dilakukan Departemen Sosial (Depsos) dan Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gajah Mada (PSBA-UGM) Yogyakarta, di Desa Nangahale, Sikka. Kegiatan ini bertujuan memberikan pencerahan bagi masyarakat Nangahale dan sekitarnya bahwa bencana alam gempa dan tsunami tidak dapat ditolak dan bisa terjadi kapan saja.

Untuk itu, sangat penting untuk mengetahui gejala awal gempa dan tsunami agar bisa menekan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar.


Simulasi gempa dan tsunami didukung PMI Sikka, Taruna Siaga Bencana (Tagana) Cabang Sikka, masyarakat Desa Nangahale, dan tokoh masyarakat.

Acara simulasi ini dihadiri Camat Talibura, Vincent Hulir, Danramil Talibura, Kapten (Inf) Surikan, Kades Nangahale, YL Gobang, anggota Tagana, PMI, masyarakat dan ratusan anak sekolah. (bb)

Dipecat dari Guru Komite ,Hermina Mengadu Ke DPRD Manggarai

RUTENG, POS KUPANG.Com--Mince Hermina Ly, S.Kom, guru komite SMP Negeri IV Cibal, Kabupaten Manggarai mengadu kepada DPRD Manggarai terkait pemberhentian dirinya dari sekolah itu.

Hermina mengadukan pemberhentian atas dirinya itu karena tidak melalui mekanisme yang jelas dan melanggara etika profesi serta hak azasi manusia. Karena itu, ia meminta DPRD Manggarai membantu menyelesaikan kasus tersebut, dan mendesak sekolah agar memenuhi kewajiban terhadap guru komite.

Hermina, guru fisika dan komputer SMPN IV Cibal, kepada Pos Kupang di gedung DPRD Manggarai, Sabtu (21/11/2009), mengungkapkan, sejak beberapa bulan terakhir ia tidak diberi jam pelajaran oleh Kepala SMPN IV Cibal.

Kebijakan kepala sekolah ini tidak diikuti penjelasan. Hermina mengaku sudah mempersoalkan hal ini kepada pimpinan sekolah dan meminta pertanggungjawabannya. Namun kepsek tidak menjelaskan secara transparan sehingga pihaknya melanjutkan persoalan ini ke komite dan Dinas Cabang Pendidikan Kecamatan Cibal.

Tetapi, perjuangannya, kata Hermina, tidak ada penyelesaian yang jelas. Belakangan ini persoalan itu baru terungkap, Hermina tidak diberi jam pelajaran atau diberhentikan karena pihak sekolah ada sengketa tanah dengan suaminya yang memberi tanah untuk mendirikan sekolah itu.

Karena itu, lanjut Hermina, kasus ini dilaporkan kepada DPRD Manggarai untuk meminta Dewan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya itu. Dia juga berharap Dewan bisa memfasilitasi kasus ini dengan meminta penjelasan dari pengelola sekolah tentang alasan mengapa ia tidak diberikan jam pelajaran dan gajinya tidak dibayar.

Menyikapi keluhan ini, anggota Komisi C DPRD Manggarai, Christian Woda, Theodorus Harmin dan Agnes Menot, berjanji akan membantu menyelesaian masalah itu.

Komisi C, lanjut Menot, akan meminta klarifikasi kepala sekolah yang bersangkutan berdasarkan informasi yang ada untuk penyelesaian kasus itu. "Kami dengar dulu dari para pihak, baru dicari solusinya, " ujar Menot. (lyn)


Siap Ladeni Secara Hukum

KEPALA SMPN IV Cibal, Sirilus Masdai, S.Pd, menegaskan, tugas Mince Hermina Ly sudah selesai sejak 30 Juni 2009 lalu. Pasalnya, Hermina tidak mengajukan lamaran pekerjaan terbaru yang ditujukan kepada pengurus komite sekolah.

Dalam surat No. 159/I.20.24/SMPN4/DS/2009 dijelaskan, apabila guru atau pegawai komite tidak mengajukan lamaran, maka secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri.

Karena itu, sesuai SK komite tahun pelajaran 2008/2009 SK atas nama saudari Mince Hermina Ly sudah berakhir sehingga sekolah tidak lagi memberikannya tugas mengajar.

Sementara tuntutan gaji bulan Juli sampai September 2009 tidak akan dibayar. Kepala sekolah dan komite akan meladeni apabila persoalan ini diproses secara hukum. (lyn)

DPRD Manggarai Bimtek dengan dana Rp 500 juta

RUTENG, POS KUPANG.COM-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai akan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Jakarta tanggal 23-28 November 2009. Biaya bimtek 40 orang anggota Dewan ini menghabiskan dana Rp 500 juta.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Manggarai, Drs. Primus Parman, menyampaikan hal itu saat ditemui di Ruteng, Selasa (17/11/2009).

Parman mengatakan, DPRD Manggarai sepakat mengikuti bimtek di Jakarta dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan anggota Dewan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja. Kegiatan bimtek akan diisi dengan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan.

Secara terpisah anggota DPRD Manggarai, Leo Ahas, S.Fil, mengatakan, sebelumnya ia menantang keras bimtek di Jakarta. Sebab, kegiatan itu bakal menghabiskan banyak dana. Namun dalam perkembangan dirasa perlu mengikuti bimtek. Sebab dari persidangan di lembaga ini harus diakui banyak anggota Dewan belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Hal itu sebagai dampak tidak adanya pengetahuan yang memadai tentang kapasitas anggota Dewan.

Akibatnya, kata Ahas, ada kecendrungan anggota Dewan sering bertanya dalam rapat dewan hal-hal yang tidak substansial. "Bimtek akhirnya minus malum. Hemat saya bimtek perlu untuk meningkatkan kapasitas anggota Dewan. Sebab ada agenda besar yang harus diselesaikan. Agenda besar itu perlu pemahaman komprehensip sehingga seluruh proses dan mekanisme di Dewan bisa berjalan dengan baik," katanya.

Dikatakannya, bimtek bertujuanya menambah pengetahun dan wawasan terutama berkaitan dengan tugas sebagai Dewan. Dengan pengetahuan yang memadai diharapkan dapat diimplementasikan dalam tugas pelayanan kepada masyarakat di Manggarai. (lyn)

KPUD Ajukan Dana Pilkada Rp 15 Miliar

RUTENG, POS KUPANG.COM-- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai mengajukan dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Manggarai tahun 2010 sebesar Rp 15 miliar. Dana sebesar itu dengan asumsi pilkada akan terjadi dua putaran.

Demikian informasi yang dihimpun Pos Kupang di Sekretariat KPUD Manggarai, Selasa (17/11/2009).

Ketua KPUD, Frans Aci, S.Fil belum berhasil dikonfirmasi. Pos Kupang yang coba menghubung melalui telepon selulernya namun tidak ada jawaban.
Ketua DPRD Manggarai, Bom Yoseph, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2009) membenarkan DPRD Manggarai telah menerima surat permohonan pengajuan dana pilkada dari KPUD Manggarai.

Yoseph menjelaskan, dalam surat itu KPUD mengajukan dana pilkada sebesar Rp 15 miliar. Namun DPRD Manggarai tidak sertamerta mengabulkan permohonan dana dari KPUD tersebut.

Secara lembaga, lanjut Yoseph, pimpinan Dewan sudah minta Ketua KPUD, Frans Aci, untuk merincikan item penggunaan dana Rp 15 miliar. Berdasarkan rincian operasional keuangan yang diajukan itu baru pimpinan Dewan dapat memutuskan sesuai mekanisme yang ada di lembaga ini. "Kami sudah minta untuk dirincikan penggunaan keuangan namun sampai saat laporan rincian belum masuk," katanya.

Menurutnya, permintaan dana yang diajukan KPUD hanya disebutkan jumlah dana yang dibutuhkan Rp 15 miliar untuk biaya pilkada putaran I, II dan pilkada ulang. (lyn)

Pemilik Lingko Tolak PT Indomineral

RUTENG, POS-KUPANG.COM -- Pemilik lingko (lahan hak ulayat) di lokasi tambang, yakni lingko Kantul, Rok, Neol Rok, Helung, Desa To'e, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai menolak penambangan yang sedang dilakukan PT Indomineral Resources.

Penolakan oleh pemilik lingko karena penambangan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat pemilik lingko, bahkan meninggalkan kerusakan lingkungan. Pemilik lingko meminta Bupati Manggarai mencabut izin kuasa pertambangan yang sudah diberikan kepada manajemen PT Indomineral Resources.

Surat penolakan itu ditandatangani 11 orang dari lingko Kantul, dan 10 orang dari lingko Rok, lima orang dari lingko Neol Rok dan 10 orang dari lingko Helung.
Dalam surat penolakan yang dikirim kepada Pos Kupang Ruteng, Senin (16/11/2009) dijelaskan, kesepakatan yang menyetujui untuk melakukan kegiatan pertambangan di tanah lingko beberapa waktu lalu karena masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai soal penambangan.

Namun, dalam perjalanan masyarakat melihat langsung dampak kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan. Selain itu, ada pencerahan yang membuat masyarakat memahami untung ruginya kegiatan pertambangan. Pasalnya, pernambangan membawa petaka bagi anak cucu dan generasi yang akan datang.
Karena itu, masyarakat pemilik lingko menolak pertambangan yang sedang dilakukan PT Indomineral Resources, dan meminta Bupati Manggarai, Drs. Christian Rorok untuk menganulir kuasa pertambangan yang sudah dikeluarkan pemerintah.

"Kami minta bupati Manggarai mencabut izin kuasa pertambangan dan mengutuk perilaku beberapa oknum yang mempengaruhi masyarakat agar menerima kegiatan pertambangan," tulis mereka.

Bupati Manggarai, Chris Rotok, sebelumnya menjelaskan, kuasa pertambangan diterbitkan kepada perusahaan tertentu apabila sudah memenuhi seluruh persyaratan termasuk pernyataan kesediaan dan kerelaan pemilik ulayat, maka pemerintah akan keluarkan persetujuan. Jika dalam perkembangan kemudian hari akan disesuaikan bahkan pemerintah tidak segan mencabut kuasa pertambangan yang sudah diberikan pemerintah.

"Selalu ada kelompok pro-kontra terkait pertambangan. Kita perlu identifikasi terlebih dulu dua kelompok dengan tujuan mendapat gambaran yang jelas. Jika masyarakat sepakat tidak beri izin maka pemerintah akan cabut kembali kuasa pertambangan,," katanya. (lyn)

Pemkab Bantah Sunat Gaji CPNSD

RUTENG, POS-KUPANG.COM --- Pemerintah Kabupaten Manggarai membantah telah menyunat gaji calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) yang baru diangkat. Alasannya, gaji yang diberikan itu didasarkan surat perintah menjalankan tugas.

Demikian ditegaskan Wakil Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H, M.H, menjawab Pos Kupang di Ruteng, Selasa (10/11/009). Kamelus diminta tanggapannya soal keluhan sejumlah CPNSD bahwa gaji mereka tidak sesuai dengan bulan pengangkatan.

Untuk diketahui, sejumlah CPNSD di Manggarai mempertanyakan gaji yang mereka terima. Mereka telah diangkat sejak Maret 2009 lalu, namun gaji yang mereka terima baru November 2010. Untuk itu, mereka meminta pemda menjelaskan secara transparan hal itu.

Wabup Deno menjelaskan, sesuai regulasi CPNSD mendapat gaji jika sudah mendapat SPMT. Gaji yang diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas itu.
Para CPNSD itu diangkat Maret 2009, tetapi mereka mendapat gaji setelah bertugas. "Benar mereka diangkat sebagai CPNSD sejak Maret 2009 lalu. Tetapi selama ini mereka tidak bekerja. Gaji dibayar sejak ada SPMT," katanya. (lyn)

Rusuh, Peresmian Terminal Lembor

LABUAN BAJO, POS-KUPANG.COM---Peresmian terminal bus di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Senin (9/11/2009), diwarnai kerusuhan. Sejumlah warga Malawatar menghadang Bupati Mabar, Drs. Fidelis Pranda, saat hendak masuk kawasan terminal. Warga kemudian dibubarkan paksa petugas Polres Mabar.

Kondisi ini menyebabkan terjadi bentrokan antara warga dengan aparat kepolisian.
Tidak ada korban dalam bentokan ini, namun sejumlah kaca Terminal Lembor pecah akibat lemparan batu. Aksi warga ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai sepihak meresmikan terminal. Sementara sengketa tanah di lokasi pembangunan Terminal Lembor belum jelas/diselesaikan.

Tokoh masyarakat Malawatar, Fransiskus Haru, ditemui Pos Kupang, Senin (9/10/2009), di lokasi Terminal Lembor mengatakan, dirinya sebagai salah satu pemilik tanah keberatan dengan keputusan pemerintah meresmikan terminal itu. Hal ini karena sengketa tanah lokasi terminal masih dalam tingkat perkara di pengadilan. "Kami masih berperkara soal tanah ini. Jangan coba resmikan kalau belum ada putusan pengadilan yang jelas," tegas Haru.

Mengenai pokok masalah lokasi tanah, jelas Haru, ada 8 KK yang memiliki hak atas tanah di lokasi itu. Delapan KK itu juga sudah dua kali berperkara di pengadilan, namun belum ada putusan yang memenangkan warga ataupun pemerintah.

Perkara pertama tahun 1999 dan perkara kedua tahun 2007. Sejak sengketa tanah masih di pengadilan, warga setempat masih menggunakan tanah itu sebagai tempat tingggal. Sebaliknya pemerintah belum menggunakan terminal itu sampai sekarang. Karena itu, warga meminta peresmian terminal bus itu dibatalkan sambil menunggu keputusan pengadilan.

Bupati Mabar, Drs. Fidelis Pranda, dalam penjelasannya kepada para pemilik tanah mengatakan, pemerintah memiliki dokumen sah mengenai keputusan pengadilan. Sebagaimana telah diputuskan bahwa lokasi tanah terminal tetap dikuasai oleh pemerintah dengan hak-hak yang dimiliki sesuai peraturan perundangan.

"Pemerintah bangun terminal bus bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat. Kami bangun di atas tanah pemerintah yang sah serta memiliki dokumen putusan pengadilan yang jelas, " kata Fidelis Pranda.

Ia menjelaskan, sesuai putusan pengadilan pemerintah telah menang dalam perkara yang diajukan dua kali oleh warga Malawatar. Tahun 1991 pemerintah digugat secara hukum, namun karena memiliki dokumen lengkap, maka perkara tersebut dimenangkan pemerintah.

Oleh sebab itu, kata Pranda, pemerintah berhak menguasai lokasi tanah terminal bus itu. Selain itu, gugatan penggugat pada tahun 2007 dalam hal ini warga Malawatar tetap dimenangkan pemerintah sesuai dokumen yang ada.

Bupati Fidelis Pranda berharap, dengan penjelasan tersebut warga Malawatar dapat mengerti duduk perkara soal masalah tanah yang selama ini dianggap belum jelas itu.

Pantauan Pos Kupang, sejumlah warga memboikot pintu masuk lokasi terminal dengan memagar kayu serta menumpuk batu besar. Warga membuat spanduk yang bertuliskan 'perkara NO.' Aksi ini diikuti sekitar 100 warga, di antaranya terdapat beberapa ibu rumah tangga.

Siang hari pukul 14.00 Wita, Bupati Fidelis Pranda bersama rombongan muspida dan muspika tiba dilokasi terminal bus. Bupati langsung melakukan acara peresmian terminal dengan menggunting pita sebagai simbol difungsikan Terminal Lembor. Warga yang mencoba menghadang diberi peringatan tembakan oleh petugas kepolisian.

Warga juga meluapkan emosi dengan melempar kaca terminal sehingga rusak parah. Sekitar 500 warga yang berada dekat lokasi terminal hanya menyaksikan peristiwa itu. Terlihat sejumlah petugas kepolisian, tentara, polisi pamong praja masih berjaga saat Bupati Fidelis Pranda meninggalkan lokasi terminal. (cc)

Pemerintah Bantu Mesin Pengelola Kopi

RUTENG, POS KUPANG.Com--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai membantu mesin pengelola kopi bagi kelompok tani kopi. Tujuanya membantu kelompok tani untuk mengolah kopi secara baik dan memadai.

Bupati Manggarai, Drs. Christian Rotok, menyampaikan itu saat dihubungi Pos Kupang melalui telepon selulernya di Ruteng, Kamis (5/11/2009).

Chris Rotok menjelaskan, ada dua pendekatan yang diberikan pemerintah bagi kelompok tani pengembangan kopi, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek, lanjutnya, lebih menitikberatkan pada pengolahan hasil panen kopi dan jangka panjang lebih pada peningkatkan produktivitas dan kualitas kopi.

Karena itu, demikian Chris Rotok, Pemkab Manggarai selalu memperhatikan dua pendekatan itu agar hasil panen dan kualitas kopi di Manggarai tetap terjamin. Khusus kualitas kopi, kata Chris Rotok, salah satu pola yang dilakukan pemerintah sosialisasi kepada masyarakat untuk petik kopi pada saat buah kopi sudah matang.

Menyangkut harga kopi, Chris Rotok menyatakan, pemerintah senantiasa melakukan pengawasan dan mengumumkan kepada masyarakat tentang perkembangan harga kopi masyarakat.

Dia mengatakan, untuk meningkatkan budidaya kopi di Manggarai, secara bertahap pemerintah mengoptimalisasikan semua kantong-kantong produksi kopi di wilayah Manggarai melalui anggaran pro pengembangan kopi.

Sebelumnya Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Manggarai, Viktor Madur, mengatakan, tugas pemerintah hanya sebatas mengawas dan mengumumkan perkembangan harga komoditi petani. Naik turun harga komoditi tergatung pasaran ekspor ke luar negeri.

Secara terpisah Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Ruteng, Romo Simon Nama, Pr, menjelaskan, langkah yang dilakukan PSE mendampingi kelompok petani kopi.

Tujuanya meningkatkan produksi kopi petani dan menjaga kualitas kopi. Kopi yang dihasilkan kelompok tani binaan PSE memiliki kualitas ekspor. Karena itu, kata Romo Simon, PSE tetap melakukan pendampingan agar kualitas kopi terjaga.

Sementara kegiatan pasca panen, demikian Romo Simon, bekerja sama dengan Veco Indonesia meengolah kopi bubuk pasca panen. Kegiatan itu membawa dampak positif bagi masyarakat petani kopi.

Salah seorang staf PSE Keuskupan Ruteng, Drs. Adam Musi, menjelaskan, langkah konkret yang dilakukan penguatan basis ekonomi produksi kopi masyarakat. Penguatan organisasi koperasi kredit, pengolahan pasca panen dan membentuk wadah asosiasi petani kopi. (lyn)

Petani Dipukul Petugas Retribusi

BORONG, POS-KUPANG.COM -- Apes menimpa seorang petani asal Pesi, Desa Golo Ndari, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Petani yang membawa kemiri untuk dijual itu, dipukul petugas pemungut retribusi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun Matim) di pos penjagaan Wae Naong, Desa Tengku Lawar, Lamba Leda, Matim, tiga pekan lalu.

Kasus itu sudah diadukan kepada anggota DPRD Matim, Mensi Anam, S.H oleh petani setempat. Kepada Pos Kupang di gedung DPRD Matim, Sabtu (31/10/2009), Anam mengatakan, sangat menyesalkan tindakan pemungut retribusi itu.

Tentang kejadian pemukukan itu, Anam menceritrakan, saat itu korban membawa kemiri dari kampungnya untuk dijual ke Ruteng. Di pos penjagaan, petugas minta bayar retribusi dan petani itu menyerahkan uang Rp 6.000 kepada petugas. Namun petugas itu minta tambah. Petani tersebut keberatan dan meminta agar kemiri yang dia bawa itu ditimbang agar diketahui pasti berapa retribusi yang harus dia bayar. Namun petugas itu malah naik pitam dan memukuli petani itu.

"Masyarakat perlu tahu berapa berat komoditi yang dibawa dan berapa yang harus mereka bayar. Masa di pos tempat menagih retribusi tidak ada timbangan, dan ketika petani omong malah dipukul. Petugas harus bisa menjelaskan berapa standar ukuran dan berat komoditi yang dikenai pungutan," jelas Anam. Dia meminta agar atasan pemungut retribusi itu menindak tegas bawahannya yang bersikap brutal kepada petani.

Kadis Hutbun Matim, Ignasius Kasino yang dikonfirmasi mengenai kejadian itu, mengatakan akan menjemput petugas yang melakukan tindakan itu. Namun ia tidak menjawab standar jumlah komoditi yang dikenai retribusi.

Anam mengakui pungutan oleh petugas sangat memberatkan, yakni Rp 100/kg untuk semua jenis komoditi. Masyarakat menolak karena merasa pungutan itu mengada-ada dan memberatkan, Petugas juga memungut sampai ke toko, tempat petani menjual hasil pertaniannya, serta adanya perlakuan petugas yang pilih kasih.

"Petani menolak karena sebelum pemekaran tidak ada pungutan seperti ini. Mereka juga menyesalkan petugas yang tidal adil dalam memungut hasil komoditi, " kata Anam.

Dia mengaku sempat menghubungi Kadis Hutbun Matim, Ignas Kasimo, namun kadis mengatakan, pungutan harus dilakukan karena berdasarkan instruksi bupati No. EP 977/31 a/X/2009, tentang penetapan patokan harga jual terhadap pengumpulan dan pengeluaran hasil pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, hasil laut, hutan, ijin usaha pariwisata dan pengelolaan industri di Kabupaten Matim yang berlaku sejak 1 Oktober 2009.

Menurut Anam, instansi terkait perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui aturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah. "Masalah ini pernah disampaikan dalam rapat paripurna dewan yang dihadiri Plt. Asisten Tata Praja, Frans Salesman. Aturan itu agar ditinjau lagi untuk dicabut karena perda itu tidak aspiratif. Pengertian sumbangan berarti ada unsur sukarela dan tidak tercantum besaran nominal yang hendak disumbangkan. Begitu juga untuk obyeknya, tidak semua masyarakat dikategorikan pihak ketiga yang bisa memberikan sumbangan," tegas Anam. (gg)

Pimpinan DPRD Mabar Dilantik

LABUAN BAJO, POS-KUPANG.COM -- Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) periode 2009- 2014, Matheus Hamsi (ketua), Johanis Pasir (wakil ketua) dan Jeramun Bernadus (wakil ketua), dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ruteng, Slamet Riyadi, S.H, M.H, Jumat (20/10/2009).

Pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji dilakukan dalam sidang paripurna istimewa dipimpin wakil ketua sementara dewan, Drs. Johanis Pasir, didampingi Bupati Mabar, Drs. Wilfridus Fidelis Pranda, serta Wakil Bupati, Drs. Agustinus Ch. Dula.

Matheus Hamsi mengatakan, jabatan sebagai pimpinan dewan bukan jabatan pribadi, melainkan jabatan publik. Oleh karena itu, pimpinan dewan dituntut mengutamakan kepentingan rakyat.

DPRD, tegasnya, bukan lembaga reaktif semata akan tetapi harus bisa menjadi lembaga yang proaktif terhadap tuntutan perubahan dan kepentingan masyarakat.

"Penyelenggaraaan pemerintah harus transparan, demokratis dan reformis. Segala aspirasi masyarakat perlu didengar dan diperhatikan sehingga kebijakan pemerintah bisa bermuara untuk kepentingan masyarakat Mabar seluruhnya, " kata Hamsi.

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Fidelis Pranda, mengatakan, dalam era transparasi dewasa ini, diharapkan pimpinan DPRD Mabar dapat mengawal pelaksanaan tugas pemerintah secara baik sesuai koridor hukum yang berlaku. Selain itu, DPRD harus bisa berkoordinasi secara baik terhadap pembahasan anggaran yang seluruhnya diperuntukkan demi kepentingan masyarakat Mabar.

"Saya mengimbau pimpinan DPRD Mabar yang baru dilantik, dan kita semua agar senantiasa berperan secara optimal sesuai bidang tugas kita masing- masing guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, " tegas Gubernur. (cc)

Jaga Kebersamaan Ciptakan Keharmonisan

RUTENG, POS-KUPANG.COM-- Sekretaris Kabupaten (Sekab) Manggarai, Paulus Bero, S.H.M.Kes, diminta menjaga kebersamaan dan iklim pekerjaan yang harmonis diantara seluruh perangkat daerah. Tujuannya untuk menciptakan suasana kerja yang baik diantara sesama PNS.

Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si, ketika melantikan Paulus Bero, S.H.M.H, sebagai Sekab Manggarai, di Aula Ranaka, Sabtu (31/10/2009).

Menurut Esthon, jabatan sekab sangat strategis dalam operasional kegiatan di jajaran SKPD. Karena itu, selaku sekab hendaknya menjaga kolegialitas diantara sesama pegawai sehingga dinamika pekerjaan berjalan dengan baik. Hanya dengan itu maka setiap PNS dapat bekerja secara bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan.

Dia menjelaskan, iklim pekerjaan di suatu lembaga pemerintahan dipengarhui dinamika internal pegawai itu sendiri. Karena itu, sesama PNS perlu saling menguatkan dan mendorong profesionalisme kerja yang baik. "Pelihara kebersamaan, ciptakan kondisi kondusif sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik," ajak Esthon.

Dia mengatakan, pentingnya investor menanam modalnya di suatu daerah. Sebab peranserta investor sangat membantu kemajuan suatu daerah. Namun investor yang berinvestasi di suatu daerah perlu memenuhi kewajiban sebagaimana aturan yang ada.

Dia mengatakan, tiga elemen pembangunan yakni, pemerintah, dunia usaha dan civil society sangat penting dalam keberlansungan pembangunan di suatu daerah. Karena itu, investor atau dunia usaha perlu mendapat tempat di daerah kita ini.

Hadir pada acara itu, Bupati Manggarai, Drs. Christian Rotok, Wabup Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H.M.H, anggota DPRD NTT, Charles Lalung, Ketua DPRD Manggarai, Yoseph Bom, Wakil Ketua DPRD Manggarai, Adolf Gabur, S.Sos dan sejumlah pimpinan SKPD Manggarai. (lyn)

STKIP Ruteng Dapat Rp 60 Juta

RUTENG, POS KUPANG.Com---Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) St. Paulus, Ruteng mendapat bantuan dana senilai Rp 60 juta.

Bantuan itu berasal dari Bank NTT Rp 50 juta dan Wakil Gubernur NTT, Rp 10 juta. Bantuan diterima BPH Yayasan STKIP Ruteng, Pater David Jerubu, SVD dan Romo John Boylon, Pr di sela-sela acara puncak perayaan HUT 50 STKIP Ruteng, Sabtu (31/10/2009).

Administrator Keuskupan Ruteng, Romo Laurensius Sopang, Pr, dalam sambutannya menegaskan, STKIP Ruteng telah berziarah selama 50 tahun. Kurun tersebut telah menghasilkan calon-calon pendidik yang handal. Ke depan diharapkan lembaga ini tetap berkibar menghasilkan generasi manusia muda yang bermutu, beriman dan bermartabat.

Kakanwil Depag NTT, Drs. Frans Sega, mewakili Dirjen Bimas Katolik, Drs. Stefanus Agus, mengatakan, momentum 50 tahun menjadi ruang strategis untuk merefleksi dan introspeksi diri, meningkatkan tata kelola dan out put sekolah. STKIP telah membantu masyarakat menghasilkan generansi muda yang handal dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon Foenay, mengatakan, pemerintah berterima kasih kepada lembaga STKIP Ruteng yang sudah berkiprah membantu dunia pendidikan. Lembaga ini menghasilkan manusia bermutu dalam segala aspek pelayanan masyarakat. Karena itu STKIP hendaknya tetap menjadi lembaga yang diandalkan dalam menghasilkan manusia muda berkualitas.

Perayaan syukur 50 tahun STKIP ditandai dengan misa syukur di Lapangan Sepakbola STKIP Ruteng. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Manggarai, Drs. Christian Rotok, Wakil Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, Wakil Bupati Mabar, Drs. Gusti Dulla, Rektor Unwira, Pater Yulius Yasinto, SVD, para undangan dan para alumni. (lyn)

Jalan Provinsi Ruteng-Reo Memprihatinkan

Ruteng, NTT Online - Jalan provinsi Ruteng-Reo di Kabupaten Manggarai kondisinya sangat memprihatinkan. Dan sayangnya, pada tahun 2009 jalan ini tidak mendapatkan aloksi anggaran untuk pemeliharaan. Padahal jalur ini merupakan urat nadi perekonomian bagi tiga kabupaten yakni kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Yang menjadi jalur Ruteng-Reo sangat vital adalah karena jalur ini merupakan jalur utama pendistribusian BBM untuk tiga kabupaten.

Karena itu, baik pemerintah di tiga kabupaten yakni Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur maupun provinsi dan legislatif diminta untuk secara sinergis mencari solusi perbaikan jalur Ruteng-Reo, apalagi jalur ini sangat rawan terhadap bahaya longsor.

Demikian disampaikan anggota DPRD provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Servas Lawang sekaligus ketua tim kunjungan anggota DPRD NTT itu ketika bertatap muka dengan unsur pemerintah kabupaten Manggarai di Kantor Bupati Manggarai, Jumat (30/10).

Hadir pada kesempatan tatap muka tersebut yakni sejumlah anggota DPRD NTT dari daerah pemilihan lima yaitu Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur adalah diantaranya, Servas Lawang, Stanis Ngawang, G. Frans Nahas, Yohanes Salut, Antonius Ugah, Syukur Yosef Baut, Vinsen Pata dan Emilianus C. Lalung. Sementara pendamping rombongan dewan yakni Ayu Betty, Jhon Leo, Amelia Raga, Yohanes Madi, Agustinus Bura, Agustinus Lay, Florianus nambu, Jelli Silla, Fredi dan Dewi Pantur.

Sedangkan dari pemerintah Manggarai yaitu Plt. Sekda Frans Hani, Asisten III Frans Atom dan sejumlah pimpinan SKPD lainnya.

Servas Lawang pada kesempatan itu mengatakan, kunjungan dewan provinsi ke Manggarai ini adalah kunjungan kerja perdana setelah dilantik menjadi anggota dewan provinsi NTT. Kunjungan kerja perdana ini sekaligus ingin merekam dan melihat langsung berbagai program pembangunan di Manggarai khususnya biaya yang bersumber dari APBD I.

Salah satu masalah yang menjadi keluhan masyarakat adalah jalan provisni Ruteng-Reo yang kondisinya sangat memprihatinkan apalagi jalur ini sangat vital dalam hal pasokan berbagai bahan kebutuhan masyarakat Manggarai.

Sebenarnya, manfaat jalur ini tidak hanya untuk kabupaten Manggarai tetapi juga bagi dua kabupaten lainnya yaitu Manggarai Barat dan Manggarai Timur."Pemerintah Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur maupun pemerintah provinsi dan legislatif diharapkan untuk bersama-sama bersinergisitas guna mengatasi masalah jalur Ruteng-Reo yang saat ini kondisinya rusak.

Apalagi pada tahun 2009 ini tidak ada alokasi anggaran pemeliharaan untuk jalur Ruteng-Reo," jelas Lawang.

Hal senada juga disampaiakn oleh anggota dewan, G. Frans Nahas. Menurut Nahas, jalan provinsi Ruteng-Reo sangat memprihatinkan, selain karena saat ini kondisinya rusak juga setiap waktu rawan longsor. Apakah memang mutu kerja kurang bagus?. Pemerintah daerah bersama provinsi mestinya menangani jalur ini secara serius.

Sementara itu, Plt. Sekda Frans Hani ketika menanggapi kerusakan jalan provinsi Ruteng-Reo mengatakan, kondisi jalan Ruteng-Reo yang rusak ini sangat mengganggu kelancaran distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya BBM. Sebenarnya jalur Ruteng-Reo ini, demikian Hani adalah merupakan urat nadi bagi kelanacaran pasokan berbagai bahan kebutuhan masyarakat.

Ia mengarapkan adanya perhatian pemerintah provinsi dan dewan untuk menangani jalan provinsi Ruteng-Reo yang sering rusak. Pada bulan Oktober lalu bupati Manggarai telah menyampaikan surat ke gubernur yang intinya mengharapkan perhatian pemerintah provinsi dalam menangani jalan Ruteng-Reo.

Masalah lain yang diangkat oleh anggota dewan provinsi adalah masalah pertambangan di Manggarai. Menurut Servas Lawang, Pertambangan di Manggarai harus mengacu pada regulasi yang benar untuk menghindari berbagai persoalan yang terjadi. Kunjungan dewan ini juga fokus pada masalah pertambangan di Manggarai."kalau bisa kami juga mendapatkan regulasi pengelolaan pertambangan di Manggarai, sehingga kami tahu mana aturan yang benar dan mana yang tidak,"pinta Lawang.

Selain itu, Masalah yang juga mendapat perhatian dewan provinsi ini adalah masalah perkemambangan pembangunan PLTP Ulumbu, masalah irigasi, pariwisata, koperasi, realisasi bagi hasil UPT Dispenda Provinsi NTT dan masalah pengelolaan dana DAK di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahah Raga Kabupaten Manggarai.

Anggota dewan provinsi NTT dan para pendamping yang melakukan kunjungan kerja di Manggarai, menyampaikan bahwa selain melakukan tatap muka dengan pemerintah Kabupaten Manggarai juga akan turun langsung kelokasi proyek yang dibiayai oleh APBD I NTT. Plasidus Madi

Bermasalah, Pembangunan SDI Rantang

BORONG, POS-KUPANG.COM--Proyek pembangunan gedung SD Inpres Rantang, di Desa Haju Ngendong, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) diduga bermasalah.

Proyek pembangunan dua ruangan kelas yang dikerjakan sejak September 2008 menggunakan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 156.750.000,00 terkesan ditelantarkan dan sampai saat ini fisik bangunan diperkirakan baru 40 persen.

Terkait temuan itu, Lembaga Monitoring Independen (LMI) Manggarai Timur mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng untuk segera memanggil para pihak yang terlibat proses pengerjaan proyek untuk dimintai pertanggungjawabannya.
Demikian hasil investigasi LMI Manggarai Timur yang diterima Pos Kupang di Borong, Selasa (27/10/2009). Surat hasil investigasi LMI juga dikirim kepada Kejati NTT, Bupati Matim, Kadis PKPO Matim, Kepala SDI Rantang.

Ketua LMI Matim, Marsel Adrianus Pelealu, kepada Pos Kupang di Borong, Selasa (27/10/2009) menjelaskan, temuan LMI ini sudah dilaporkan kepada Kejari Ruteng untuk ditindaklanjuti.

Pelealu mengatakan, pengerjaan proyek yang dikelola Kepala SDI Rantang, Damianus Ranu, jelas kurang profesional dan berindikasi pada kerugian negara. Temuan ini, jelasnya, sebagai salah satu bukti bahwa pimpinan SKPD pengguna anggaran tidak pernah turun untuk meninjau proyek itu. "Sepertinya pimpinan SKPD pengguna anggaran hanya menerima laporan dari bawahan tanpa meninjau ke lapangan. Hal ini sangat fatal," kata Pelealu.

Ia berharap, pengerjaan proyek di Kabupaten Matim yang baru berdiri ini hendaknya mengedepankan kualitas sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (PKPO) Matim, Drs. Wihelmus Deo, dikonfirmasi Pos Kupang melalui hand-phone (HP)- nya, Selasa (27/10/2009), mengatakan, pembangunan gedung sekolah itu tanggung jawab Dinas PPO Kabupaten Manggarai. Pihaknya sudah berulang kali menyampaikan hasl itu ke Dinas PPO Manggarai namun belum ada tanggapan.

"Sabtu kemarin saya sudah sampaikan lagi namun belum ada tanggapan dari mereka (Dinas PPO Manggarai, Red)," tegasnya. Dikatakannya, selain SDI Rantang, ada satu sekolah lagi yang dibangun menggunakan DAK tahun 2008 dan diduga bermasalah, yakni SDK Bebong di Kecamatan Elar. (gg)

DPRD Deadline PT Adhi Karya

RUTENG, POS-KUPANG.COM -- Anggota DPRD Kabupaten Manggarai memberi deadline (batas waktu) kepada PT Adhi Karya untuk segera melunasi tunggakan keterlambatan pembangunan gedung Kantor Bupati Manggarai sebesar Rp 390 juta. Perusahan ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban demi profesionalisme dan kepatuhan pada aturan.

Ketua Komisi B DPRD Manggarai, Gaguk Gregorius, kepada Pos Kupang di Ruteng, Selasa (26/10/2009), menegaskan, PT Adhi Karya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) harus memberi contoh yang baik kepada perusahaan lain, khususnya perusahaan lokal.

Dia menjelaskan, pada tataran lokal pemerintah sangat ketat terhadap perusahaan yang terlambat menyelesaikan item pekerjaan. Bahkan perusahaan harus menjadi korban di-black list hanya karena keterlambatan menyelesaikan tunggakan serupa. Karena itu, pemerintah daerah harus bersikap adil bagi seluruh perusahaan termasuk PT Adhi Karya, Tbk, selaku BUMN.

Gaguk mengatakan, dalam laporan BPK No. 172.A/S/XIX.Kup/08/2009 menyebutkan sanksi yang dikenakan kepada PT Adhi Karya disebabkan keterlambatan item pekerjaan. Karena itu, lanjutnya, perusahaan itu wajib menyerahkan tunggakan dana Rp 390 juta. Butuh ketegasan dari pemerintah daerah agar bisa memberi batasan waktu bagi perusahaan itu untuk melunaskan tunggakan itu. Jika tidak ada batas waktu maka tidak akan memberi efek jera bagi perusahaan.

"Saya ada pengalaman, perusahaan kecil diberi sanksi tegas. Terlambat bayar tidak kasih proyek atau diberi sanksi lain. Karena itu. pemerintah daerah harus tegas terhadap PT Adhi Karya," katanya.

Sebelumnya, Kabag Tata Pemerintah (Tapem) Setda Manggarai, Tedy Yoseph Nono, membenarkan hal itu saat ditemui Pos Kupang di Ruteng, Jumat (23/10/2009).

Nono menjelaskan, menyikapi temuan BPK maka Pemkab Manggarai sudah menyurati perusahaan itu. Tujuanya untuk memberitahukan soal temuan dan kerugian negara serta meminta untuk membayar kerugian itu. Sesuai limit waktu selama 60 hari diberi waktu bagi perusahaan untuk mengembalikan temuan itu.

Dikatakannya, meski surat sudah kirim, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Pemda Manggarai optimis perusahaan Adhi Karya akan menyerahkan kerugaian negara sesuai temuan itu.

Sementara kuasa pengguna anggaran pembangunan Kantor Bupati Manggarai, Geradus Tanggung, menjelaskan dalam surat permohonan pengembalian keuangan negara itu dilampirkan juga temuan BPK.

Untuk diketahui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kupang menemukan keterlambatan penyelesaian item pekerjaan pembangunan gedung Kantor Bupati Manggarai. Akibat keterlambatan itu perusahaan ini diberi denda sesuai aturan yang berlaku. (lyn)

Jaga Kebersamaan dalam Pilkada Manggarai

RUTENG, POS KUPANG.Com - Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Esthon Foenay meminta masyarakat di Kabupaten Manggarai untuk tetap memelihara kebersamaan dan kekeluargaan, dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) awal 2010.

"Pilkada hanya agenda politik lima tahunan yang diamanatkan undang-undang, tetapi kekeluargaan, kebersamaan dan persahabatan adalah hubungan yang berlangsung selama-lamanya sehingga harus dipelihara," kata Foenay ketika melantik Paulus B Bero sebagai Sekretaris Daerah Manggarai di Ruteng, Sabtu (31/10/2009).

Paulus sebelumnya adalah Kepala BKKBN Kabupaten Manggarai yang menggantikan Frans B Leok. Wagub NTT mengatakan, semua elemen masyarakat harus merajut kebersamaan untuk memilih putra terbaik, guna memimpin daerah ini lima tahun ke depan.

Putra terbaik menurut Foenay, adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan mau merelakan segala waktu dan pikirannya untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik. "Kita sudah susah karena menghadapi berbagai kesulitan hidup sehari-hari, jangan lagi dipersulit dengan ketidak harmonisan hubungan kekeluargaan, kebersamaan dan persahabatan, hanya karena berbeda pilihan politik," kata Foenay.

Wagub juga menyarankan, siapapun yang ingin bertarung dalam pilkada harus berpikir secara matang, baik dari segi dukungan pemilih, finansial maupun dukungan partai politik. Jika dalam kalkulasi (hitungan) politik, dukungan suara tidak mencapai 30 persen, maka sebaiknya uang yang ada disimpan untuk usaha di hari tua dan kebutuhan sekolah anak-anak.

Menurut dia, apa yang disampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti calon, tetapi ini adalah pengalaman pribadi ketika menjadi calon Wakil Gubernur NTT dua kali dan calon Walikota Kupang tiga kali, tetapi gagal karena tidak membaca peta dukungan politik secara baik.

"Saya ingin menceriterakan pengalaman yang sesungguhnya bahwa pilkada bisa membuat orang menjadi miskin dan melarat tetapi tim sukses yang justeru sukses membangun rumah dan membeli mobil mewah. Jadi pertimbangkan secara matang sebelum bertarung," katanya mengingatkan.

Hal yang paling penting dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menurut dia, adalah menjaga hubungan kekeluargaan, persahabatan dan kebersamaan yang sudah terbangun selama ini. "Jangan karena politik kita meninggalkan keluarga, saudara dan sahabat," kata Wagub Foenay. (ant)